Kelompok anti korupsi yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK (CICAK) mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti kasus rekening mencurigakan sejumlah jenderal polisi. CICAK pun berencana akan meminta sikap KPK.

Sikap latah yang dilakukan DPD dengan ikut mengajukan dana pembangunan untuk desa, dinilai tidak salah dari segi konsep. Tapi, kejelasan konsep dana pembangunan desa itu memang perlu dipertanyakan.

ICW berencana melaporkan lagi sejumlah rekening mencurigakan milik jenderal polisi. ICW akan menyampaikan laporan itu ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Kasus kepemilikan rekening mencurigakan sebesar Rp 95 miliar oleh seorang perwira polisi sudah ditangani Polri. Satgas PMH enggan untuk turut campur lagi.

Kontras mencium ada kejanggalan dalam rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Rekening itu harus diaudit.

Temuan rekening bank senilai Rp 95 milyar milik perwira Polri bukan kasus baru. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri harus bertindak tegas dan bukan sekedar meminta klarifikasi.

Berbagai pihak mendesak agar Polri segera membentuk tim independen untuk mengusut informasi adanya rekening fantastis milik petinggi polisi. Tim independen ini harus diisi oleh orang dari berbagai lembaga.

Mabes Polri mempertanyakan kebenaran informasi mengenai rekening besar milik jenderal polisi. Untuk itu polri akan mengusut kebenaran informasi tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri diminta bersikap tegas terkait rekening mencurigakan jenderal polisi. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik kepada institusi Polri.

Presiden SBY diminta segera mengambil tindakan terkait rekening mencurigakan milik sejumlah jenderal polisi. Tindakan tegas SBY diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas Polri dan membersihkan Polri dari mafia hukum.