Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Adang Ruchiatna juga hadir dalam rapat kerja daerah khusus di kantor DPD PDIP Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan. Bekas Ketua DPD PDI Jakarta ini ikut membahas persiapan penentuan calon gubernur yang diusung PDIP.

Sehubungan dengan akan dibentuknya Badan Nasional Penjamin Produk Halal dalam RUU Jaminan Produk Halal, dua parpol menyatakan dukungannya terhadap MUI. Mereka berharap agar MUI bisa ditetapkan menjadi lembaga penjamin halal di Indonesia.

RUU tentang Jaminan Produk Halal resmi di bahas di DPR RI. Nantinya rakyat Indonesia dapat segera memperoleh jaminan kehalalan atas produk yang dikonsumsi.

DPD ikut menanggapi RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini sedang digodok DPR. DPD mendukung agar RUU JPH menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalan. 

Hari ini (8/3) DPD RI, DPR RI dan Pemerintah menggelar rapat kerja Komisi VIII. Walau RUU JPH telah lulus rapat paripurna dan menjadi usul inisiatif DPR RI ternyata masih banyak terjadi silang pendapat. Tampaknya RUU JPH masih harus melalui jalan panjang sebelum terwujud.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, perjalanan udara haji kini mencapai US$ 2.206 atau sekitar per orang.

Anggota DPR wanita merasa terganggu dengan penampilan seksi staf perempuan DPR. Kadang-kadang ada staf yang menonjolkan dadanya, membuat risih anggota DPR wanita.

Dua UU krusial yaitu RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Desa sedang disiapkan pansusnya di DPR. Namun rapat perdana Pansus kedua RUU ini hari ini terpaksa dipending, karena rebutan posisi ketua.

Golkar setuju dengan moratorium setoran haji, bukan moratorium pendaftaran haji. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan memberikan pidato seputar penyelenggaraan haji di Kompleks Parlemen, Senin (5/3).

Pansus pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) telah dibentuk DPR. Tujuan utamanya untuk menjamin keamanan dan ketertiban nasional.