Pembubaran partai politik memang dimungkinkan, namun masih utopis. Akhir-akhir ini, wacana pembubaran partai politik korup kembali menguat. Setidaknya ada tiga momentum yang mendorong wacana publik ini semakin menguat.

Sahruddin tidak terima dengan pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat (PD) Sulawesi Tenggara (Sultra). Angggota DPRD Sultra ini pun menggugat PD sebesar Rp 10 miliar.

Rapat Komisi VI DPR dengan PT Garam dan petani garam Madura hanya dihadiri 8 dari 46 anggota DPR. Bagaimana penjelasan pimpinan Komisi VI?

“Kader-kader di daerah kocar kacir ke partai lain, caleg jadi ragu.”

Ketua MK yang baru saja purnatugas, Mahfud MD, berkisah mengenai sepak terjangnya memutus sengketa pemilu selama menjabat. Menurut Mahfud, semua peserta pemilu melakukan kecurangan.

Di tengah hiruk pikuk internal Partai Demokrat, tiba-tiba sebanyak tujuh jenderal TNI purnawirawan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu, 13 Maret 2013, lalu. Terang saja berbagai spekulasi bermunculan.

Sidang ajudikasi Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Partai Demokrat untuk membuka laporan kegiatan dan keuangan partai kepada publik. ICW berharap partai besutan SBY tersebut memenuhi putusan KIP karena bersifat terikat.

Komisi Pemilihan Umum menolak menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Bawaslu dinilai tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang ajudikasi sengketa informasi antara pemohon ICW dengan termohon Partai Demokrat. Hasil sidang, KIP memerintahkan Partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya kepada ICW.

Fraksi Partai Demokrat menyetujui usulan Kemendagri agar gubernur dipilih langsung oleh anggota DPRD. Menurut FPD, dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD memiliki nilai demokratis dan legalitas yang sama.