Parpol anggota KMP mendorong revisi UU Pilkada untuk menjamin keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada serentak. Langkah ini menuai perlawanan dari KIH.

Pimpinan DPR akan rapat dengan Presiden Jokowi membahas persoalan pilkada siang nanti. Presiden dan 5 pimpinan DPR akan membahas soal pilkada. Adakah solusi untuk Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut?

Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) mengisyaratkan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Surabaya berharap fraksi KMP berpikir memprioritaskan untuk kepentingan lebih besar.

DPP PPP hasil Muktamar Surabaya menyindir fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pilkada. Ketua DPP Rusli Effendi menyebut niat merevisi UU Pilkada justru menonjolkan hausnya hasrat kekuasaan.

Meski PKPU itu sudah disahkan pemerintah, namun Golkar kubu Ical mempunyai padangan bahwa revisi UU Pilkada bisa menyediakan jalan agar pihaknya bisa ikut Pilkada serentak tahun ini. "Saya optimis revisi UU itu dilakukan," kata Sekjen Idrus Marham.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 atau yang lebih dikenal dengan UU Pilkada belum pernah dipakai sama sekali. Namun demikian, UU ini sudah direvisi, dan kini hendak direvisi lagi.

Usulan revisi Undang-undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP tampaknya bisa menjadi 'ring' baru bagi KIH-KMP.‎ Namun bagi wakil ketua DPR Fahri Hamzah, masalah revisi itu adalah soal legitimasi hasil pilkada.

Dorongan revisi UU Pilkada seolah jadi ajang perang dingin lanjutan Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih. Adu argumen antara elite KMP dan KIH pun semakin seru, mendekati pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal sebentar lagi.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama Demokrat menolak usulan revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo siap menggalang kekuatan untuk menggolkan revisi itu.