Pemerintah merencanakan pengembangan industri pulp dan kertas ke Indonesia bagian timur. Kawan yang paling memungkinkan adalah di Papua.

Belasan aktivis Greenpeace kembalikan melakukan aksi demo di kawasanan hutan gambut Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka mencoba memasang spanduk di atas kapal tongkang PT RAPP.

Bentuk kesewenangan Pemerintah Pusat lewat Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri mulai mendapat penentangan. Bupati Rohil, Anas Maamun, dengan tegas menolak konsesi HTI di wilayahnya.

Greenpeace menuding  Menhut Zulkifli Hasan tidak konsisten dalam upaya mendukung rencana pengurangan emosi karbon di Indonesia. Ini sehubungan dikeluarkannya 17 izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dua perusahaan raksa kertas di Riau.

PT RAPP menjamin pengelolaan HTI di kawasan gambut Semenanjung Kampar tidak akan terjadi pemanasan global sebagaimana ditudingkan para aktivis. Pengelolaan HTI yang dilakukan dengan membuat kanal tanpa membuang air ke kawasan Sungai Kampar

Aktivis lingkungan Riau Madani akan segera melayangkan gugatan atas SK Menhut soal Semenanjung Kampar di Riau yang dijadikan kawasan HTI untuk PT RAPP. Menurut mereka banyak kejanggalan atas pemberian izin kawasan gambut tersebut.

Hingga saat ini PT RAPP masih melakukan eksploitasi kawasan hutan gambut di areal konsesi Semenanjung Kampar. Padahal, Menteri Kehutanan belum mengumumkan keputusannya mengenai dicabut atau tidaknya status penghentian izin sementara yang dikeluarkan kementerian pada November 2009 lalu.

Bursa saham Asia menguat untuk dua hari berturut-turut seiring meningkatnya minat investor terhadap aset yang lebih berisiko di tengah spekulasi bahwa krisis utang Eropa tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Duta Besar Amerika Serikat (AS), Cameron Hume rencananya akan berkunjung ke Riau hari ini, Rabu (19/5/2010). Kedatangan Hume diharapkan tidak akan merusak iklim investasi di Bumi Lancang Kuning.

Pekanbaru, Lebih dari 50-an warga menghentikan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di areal konsesi Semenanjung Kampar, Riau. Perusahaan milik Sukanto Tanoto itu dianggap ingkar janji dengan masyarakat setempat.