detiksearch

detikNews

Komisi III DPR Akan Minta Klarifikasi Polri Soal Pelesiran Gayus

Komisi III DPR akan mengagendakan pemanggilan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dalam waktu dekat. DPR ingin mendengarkan klarifikasi Kapolri terkait pelesiran Gayus Tambunan ke luar negeri.

Sabtu, 08 Jan 2011 10:39 WIB

detikNews

Denny: Pemerintah Sampaikan Terima Kasih Atas Kritik ICW

ICW mengkritik pemerintahan SBY yang terkesan tidak sungguh dalam pemberantasan mafia hukum. Bagaimana tanggapan Staf Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana?

Kamis, 30 Des 2010 18:59 WIB

detikOto

Roy Suryo: Pajak Progresif Mobil Ajari Warga Berbuat Jahat

Pajak progresif segera berlaku bulan depan. Tapi bagi anggota DPR yang juga penggemar mobil tua, Roy Suryo, kebijakan itu adalah kebijakan aneh dan malah cenderung mengajari masyarakat untuk berbuat jahat. Lho kok bisa ya?

Kamis, 23 Des 2010 13:23 WIB

detikNews

Satgas Prihatin Adanya Upaya Anggota Komisi III DPR Hendak Bubarkan Satgas

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengaku prihatin dengan upaya sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin membubarkan Satgas. Seharusnya Komisi III mendukung langkah Satgas melawan mafia hukum di Indonesia.

Kamis, 16 Des 2010 06:28 WIB

Dr Rudy Satrio: Hukum Diabaikan Dalam Kasus Gayus, Politik Dominan

Kasus Gayus sudah sangat jelas: penyuapan dan korupsi. Jika polisi, jaksa dan KPK hanya memilih gratifikasi, itu lebih karena banyaknya kepentingan yang terlibat dalam kasus ini. Misi penegakan hukum, sama sekali diabaikan.

Senin, 13 Des 2010 17:50 WIB

detikTravel

Bangun Rumah Tanpa Surat Tanah di Teluk Ampimoi, Yapen, Papua

Tanpa perlu surat tanah (baca: surat laut) pun, penduduk desa-desa di atas laut ini tetap rukun baik ketika membangun rumah maupun ketika tinggal di dalamnya.

Kamis, 09 Des 2010 09:01 WIB

detikTravel

Bangun Rumah Tanpa Surat Tanah di Teluk Ampimoi, Yapen, Papua

Tanpa perlu surat tanah (baca: surat laut) pun, penduduk desa-desa di atas laut ini tetap rukun baik ketika membangun rumah maupun ketika tinggal di dalamnya.

Kamis, 09 Des 2010 09:01 WIB

detikNews

Prof Andrinof: Pajak Warteg Tanda Pemda Malas

Rencananya pada 2012 mendatang, pengusaha jasa boga yang mendirikan warung, semisal warteg, dengan omzet Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak 10 persen. Rencana ini mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.

Senin, 06 Des 2010 13:56 WIB

detikNews

'Ngemplang' Warteg

Apakah mungkin dengan adanya pajak warteg bisa menambah kas negara. Bukannya malah menambah kas oknum-oknum. Justru 'ngemplang' usaha kecil yang rawan akan kongkalingkong berhubung tidak diketahui oleh publik.

Senin, 06 Des 2010 09:52 WIB

detikNews

Pengusaha Warteg Keberatan Jika Ditarik Pajak

Pengusaha warteg keberatan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menambah PAD dengan menarik pajak restoran dari warung-warung nasi itu. Mereka beralasan pembeli di warteg belum tentu ramai.

Kamis, 02 Des 2010 09:59 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikOto

detikNews

detikTravel

detikTravel

detikNews

detikNews

detikNews