Pemerintah mengaku serius akan mengungkap fakta untuk merekonsiliasi kasus pelanggaran HAM di masa lalu.Seserius apa?

Para menteri resah ketika Presiden Jokowi dituduh akan minta maaf kepada PKI. Seperti apa kisahnya, dan siapa dalang penebar fitnah ini?

Pemerintah tengah menggodok upaya rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa, salah satunya adalah peristiwa tahun 1965. Seperti apa penjelasan Menkum HAM Yasonna?

Pemerintah membantah isu bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf terkait PKI.Lalu apa sikap pemerintah?

Dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPD-DPR tanggal 14 Agustus lalu, Presiden Jokowi berkomitmen merekonsiliasi korban pelanggaran HAM berat.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyayangkan aksi perkelahian antar anggota TNI terjadi di tempat hiburan malam. Ia pun menyinggung keberadaan polisi militer (PM) yang pernah berjaga di sekitar tempat hiburan malam.

‎Menko Polhukam Tedjo Edy melakukan pertemuan dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman dan jajaran Komnas HAM. Mereka membahas mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Meski pernah duduk sebagai Deputi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal kini 'hanya' duduk di kursi DPR alias tidak di ring 1 Istana seperti eks deputi lainnya.

Imron Anwari merupakan komandan eksekusi mati tahanan politik kasus PKI, Kapten Ahmad pada 1987. Belakangan, Imron menjadi hakim agung dan pensiun pada 2014 lalu.

Usulan hak imunitas kepada komisioner KPK dinilai melanggar prinsip negara hukum. Ke depan, lebih elok jika membuat Mahkamah Privilegiatum, yaitu pengadilan khusus mengadili pejabat negara.