Tinggal menghitung hari pemerintah akan segera membentuk dan mengumumkan panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Sejumlah nama sudah beredar menjadi anggota Pansel.

Polda Sulselbar menggelar rekonstruksi kasus pemalsuan dokumen tanpa Abraham Samad. Adegan demi adegan diambil di luar sepengetahuan tersangka. Bagaimana tanggapan tim kuasa hukum?

Penyidik Reskrimum Polda Sulselbar menggelar rekonstruksi kasus pemalsuan dokumen kependudukan di kantor Kecamatan Panakukang, jalan Batua Raya, Makassar. Namun tersangka Abraham Samad tidak dihadirkan.

Pemerintah tengah menggodok tim panitia seleksi calon pimpinan KPK. Soal ini menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Dia pun mewanti-wanti soal siapa yang menjadi anggota Pansel KPK.

Tak lama lagi, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Keppres tentang Pansel Capim KPK 2015. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai penentuan anggota pansel sangat mempengaruhi masa depan KPK. Maka itu, mereka harus clear.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengembalikan berkas perkara kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang melibatkan Ketua KPK Non-Aktif Abraham Samad dan Feriyani Lim.

Kejaksaan Agung, Polri dan KPK berencana membentuk satgas penanganan perkara korupsi bersama. Ketiga pimpinan lembaga penegak hukum itu mengklaim satgas tidak akan tumpang tindih menangani 1 kasus secara bersama.

Penahanan penyidik KPK Novel Baswedan sudah ditangguhkan oleh Bareskrim Polri setelah lima pimpinan KPK menjadi penjamin. Meski berstatus sebagai tersangka, Novel masih aktif menjadi penyidik KPK.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso atau Buwas menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Polda Sulselbar yang menangani kasus tersangka Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Samad urung ditahan di sel Mapolda Sulselbar lantaran tak mempersulit pemeriksaan.

Penangguhan penahanan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad diterima oleh Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Mabes Polri mengatakan, ada alasan lebih besar atas penangguhan itu. Polri tak ingin diadu domba dengan KPK oleh pihak lain.