Pihak kepolisian diminta segera mengeluarkan SP3 terhadap 2 pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Masalah hukum yang dituduhkan murni persoalan administrasi, bukan pidana.

Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya akan mendapat ganjalan dari legislatif. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berbicara dengan Ketua DPR, Komisi III mengaku belum pernah dimintai pendapat soal Perpu tersebut.

Kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya tidak menarik untuk Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pria berkacamata itu mengaku tidak berpikir untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga antikorupsi itu.

Draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Plt Pimpinan KPK sudah dinyatakan final. Payung hukum yang menjadi kontroversi itu mengubah pasal 33 di UU KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana untuk mengeluarkan Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Perpu yang menjadi kontroversi itu telah siap alias rampung.

Pasal penyalahgunaan kewenangan untuk menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat. Namun polisi mengaku telah mengendus kasus lain.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, polisi tidak memiliki hak untuk mengusut penyalahgunaan kewenangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak sependapat.

Rencana pemerintah menerbitkan Perpu untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK perlu diwaspadai. Perpu yang menjadi dasar penunjukan pejabat sementara pelaksana tugas pimpinan KPK tersebut akan mempermudah Presiden SBY dalam melakukan intervensi terhadap KPK.

Tim kuasa hukum pimpinan KPK menilai penetapan tersangka terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atas dasar penyalahgunaan wewenang tidak berdasar hukum. Mestinya pihak yang dirugikan mengajukan gugatan praperadilan bukan jalur pidana.

Kita masih sangat membutuhkan para punggawa pemberantasan korupsi tanah air seperti KPK dalam memperjuangkan idiologi bebas korupsi dan korupsi. Bila tidak maka harapan Indonesia bebas korupsi hanya menjadi khayalan di siang bolong saja.