Rencana Pemprov DKI memrivatisasi 3 RSUD merupakan bentuk pelanggaran atas keputusan MA. Menurut keputusan MA No 05 P/HUM/2005, RSUD tidak boleh beroroentasi bisnis dan harus memenuhi layanan hak kesehatan masyarakat.

Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Barat yang dilalui oleh aliran Sungai Citarum dinilai terjadi akibat buruknya kebijakan pengelolaan DAS Citarum selama ini. Pemerintah dianggap tidak menerapkan kebijakan antisipatif.

Sukesti Martono didesak nonaktif dari jabatannya untuk mempermudah penelurusan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) periode 2007-2008. Sukesti pun menyerahkan hal tersebut ke Gubernur.

Majelis kehormatan banding Dewan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Putusan ini menguatkan putusan majelis kehormatan daerah DKI Jakarta.

Meski sudah disegel, pemilik tempat usaha di kawasan Jl Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, masih tetap beroperasi. Mereka pun terancam mendapatkan tindakan tegas.

Kepada pihak berwenang dapat menindak pelanggaran ini sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil (dan janji penyelenggara parkir) pada pertemuan tanggal 16 Februari 2010 antara UPT Parkir Dishub DKI dan penyelenggara parkir di Jakarta.

Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana akan memanggil Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran dan perwakilan pengelola parkir. DPRD menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh UPT Perparkiran.

Tarif parkir di sejumlah gedung naik tanpa persetujuan Pemrov DKI Jakarta. Tindakan ini dinilai sebagai sebuah tindakan ilegal. Sanksi tegas harus diberikan.

Pemerintah harus bertindak tegas menghadapi para pengelola parkir nakal. Tindakan yang menaikkan tarif tanpa persetujuan dinilai sebagai pelanggaran. Sanksi harus diberikan.

UPT Perparkiran Dishub DKI Jakarta telah berulang kali menertibkan tarif parkir. Namun berulang kali pula pengelola parkir kembali menaikkan tarif.