Memiliki senjata api di Indonesia tidaklah sulit. Mabes Polri menyatakan siapapun warga sipil diperbolehkan memiliki senjata api. Apalagi biaya perizinan untuk bisa memiliki senjata api cukup murah, yakni di bawah Rp 1 juta.

Ketua DPP PD M Jafar Hafsah menilai anggota DPR tak membutuhkan senjata api. Karena yang dihadapi DPR bukanlah penjahat keji.

Anggota DPR mengantongi senjata api saat pulang ke daerah pemilihannya (dapil). Apa yang ditakutkan? Seharusnya anggota DPR tak perlu parnoid menghadapi konstituennya.

Senjata api yang telah ditarik dari kalangan sipil karena tersangkut pidana akan disita dan digudangkan di Bagian Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak). Tapi, senjata itu masih bisa dipindahkan ke pemilik lain dengan jalan hibah.

Sejumlah anggota DPR mengantongi senjata api untuk perlindungan dirinya. Siapakah musuh anggota DPR sebenarnya ?

Bagi anggota DPR Ruhut Sitompul, orang yang membawa senjata api itu cengeng dan kurang percaya diri. Itulah salah satu alasan Ruhut tidak memiliki senpi.

Emosional yang tidak terkendali, kerap membuat seseorang hilang kendali. Hal inilah yang membuat tersangka Iswahyudi Ashari menodongkan senjata api ke pelayan kafe Cork & Screw Plaza Indonesia.

Ketua DPR Marzuki Alie meminta Polri untuk menarik senjata api yang dimiliki oleh para anggota dewan. Polri akan mempertimbangkan permintaan tersebut.

Polri didesak untuk segera merevisi Surat Keputusan (Skep) Kapolri bernomor 82/II/2004 yang mengatur masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api (senpi) untuk bela diri. Setelah direvisi, semua izin senpi untuk kalangan sipil harus dicabut dan dibekukan.

Selaku Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman bisa saja mengurus izin senjata api. Tapi dia justru memilih tidak memegang pistol. Hayono takut pistol malah akan menjadi beban bagi dirinya.