Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan LSM menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan KPK. Beberapa LSM pun menemui Ketua MK Mahfud MD.

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri ramai-ramai dibantah oleh Antasari Azhar, Ary Muladi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kapolri dinilai melontarkan kalimat yang memperlemah citra kepolisian.

Presiden SBY diminta jangan diam saja tidak mau menengahi persoalan KPK vs Polri. SBY harus meluruskan akar permasalahan dengan melihatnya secara jernih.

Kasus penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK memang cukup pelik. Agar kasus ini dalam posisi netral, Adnan Buyung Nasution meminta Kapolri menonaktifkan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dan memeriksanya.

Semangat memberantas korupsi dengan KPK sebagai simbolnya harus tetap dikobarkan. Sebab, jika yang terjadi sebaliknya koruptorlah akan tertawa lebar dan merasa menang. Dan, untuk yang satu ini kita tidak bisa diam membiarkannya. 

Sejumlah pihak menilai, kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak genting meski tiga pimpinannya tersandung persoalan hukum. Penerbitan Perpu Plt Pimpinan KPK pun tidak diperlukan.

Direktur Perundang-undangan Depkum HAM Suharyono meralat pernyataan sendiri soal penerbitan Perpu Plt Pimpinan KPK. Suharyono mengatakan, Perpu itu belum ditandatangani SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menandatangani Perpu Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Payung hukum tersebut pun telah resmi menjadi Lembaran Negara.

Pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang penetapan tersangka dua pimpinan KPK seharusnya menjadi bahan introspeksi Polri. Namun Kapolri Jenderal BHD malah terkesan defensif.

Presiden SBY selalu mengatakan akan berusaha menyelematkan KPK. Niat itu perlu diacungi jempol, namun langkah konkrit yang seharusnya diambil SBY saat ini adalah meminta Polri mengeluarkan SP3 untuk dua pimpinan KPK, bukan menerbitkan Perpu.