Gubernur DKI Jakarta Jokowi beberkan sejumlah rencananya untuk membuat jalan di Jakarta tak macet lagi, dan bisa digunakan untuk mengebut. Apa cara Jokowi?

Kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta dinilai sudah cukup parah. Berbagai upaya terobosan dilakukan salah satunya kebijakan ERP. DPRD berharap Perda ERP segera dapat diterapkan.

Tim pencabut pentil terus melakukan penertiban kendaran yang parkir sembarangan. Meski cukup bagus, namun langkah ini dinilai masih kurang efektif untuk mengatasi masalah perparkiran. Pemprov perlu memperbaiki angkutan umum dan menata sistem perparkiran.

“Kalau motor tidak kena ERP, nanti yang naik mobil jadi naik motor, makin membludak (sepeda motor).”

Kebijakan mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) banyak mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Namun terlepas dari pro kontra tersebut, ada sisi negatif dan positif terhadap kehadiran mobil murah.

Kebijakan mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) banyak mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Positif atau negatif kah?

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) belum berpikir untuk menggalang komunikasi dengan kepala daerah yang tidak pro mobil murah. Jokowi belum melihat manfaat dari itu.

Pemerintah Provinsi DKI akan merealisasikan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Jalan yang dilalui Koridor I Busway jurusan Blok M-Kota akan menjadi jalur pertama yang akan diterapkan sistem ERP.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan pengerjaan ERP ke BUMN dan BUMD. Niai proyeknya diperkirakan Rp 2 triliun.

Program mobil murah ditolak keras oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mobil murah tidak benar, yang benar adalah transportasi murah.