Sebab, anggaran dalam e-budgeting angkanya tidak akan mungkin dapat diubah semena-mena. Bilamana itu terjadi, maka dampaknya adalah banyak program Pemprov tertunda.

Banjir yang melanda kota Jakarta dua hari ini sudah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan termasuk di pusat-pusat bisnis, kerugian ditaksir Rp 1,5 triliun/hari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Akan tetapi langkahnya sedikit terganjal lantaran berkas APBD dikembalikan oleh Kemendagri karena ketidaksesuaian format.

DPRD DKI menyebut Pemprov DKI Jakarta berupaya 'menyogok' mereka untuk tidak mengutak-atik APBD 2015 dengan dana sebesar Rp 12 triliun. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang disebut-sebut 'menyuap' legislatif?

Kemendagri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut belum ada hal yang mengarah pada potensi penyelewengan.

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta 2015. Bagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal itu? 

Perseteruan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memasuki babak baru. Bagaimana tidak, parlemen Kebon Sirih tersebut kini melempar 'bola panas' menyusul dikembalikannya APBD DKI 2015 oleh Kemendagri lantaran terdapat ketidaksesuaian format.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal. Pasalnya dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri ditolak. Ahok pun curiga, ada oknum DPRD yang terlibat

Musim penghujan di awal tahun selalu menjadi langganan datangnya bajir di Ibu Kota Jakarta. Pemprov DKI sudah mengantisipasi bencana banjir ini dengan menganggarkan di APBD sebesar Rp 2,7 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menduga ada oknum DPRD yang ikut campur tangan dalam pengajuan format APBD 2015 DKI ke Kemendagri. Menurutnya, ada pihak legislatif secara diam-diam bersurat ke Kemendagri.