Sikap TNI AD yang cepat mengumumkan pelaku penyerangan LP Sleman patut diapresiasi. Kejujuran para pelaku juga dihargai. Tapi ada hal yang mesti dicatat. Hukum rimba tak boleh berlaku di Indonesia. 

Pemerintah dalam RUU KUHP menyodorkan pasal penghinaan presiden ke DPR. Padahal MK membatalkan pasal tersebut yang ada di KUHP pada tahun 2006 lalu. Apa kata Ketua MK?

Polemik delik penghinaan presiden kembali mencuat saat tertuang dalam Pasal 265 RUU KUHP. Meski MK menilai pasal tersebut inkonstitusional tetapi perumus RUU masih merasa perlu ada pasal itu.

Sejumlah Ormas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menolak RUU Ormas. Jika RUU tersebut tetap disahkan, mereka akan mencatat parpol mana saja yang mendukung pengesahan RUU tersebut.

Menkum HAM Amir Syamsuddin tegas mendukung pasal penghina presiden dipidana. Sikap Amir berbeda dengan Menkum HAM era Hamid Awaluddin yang akan men-drop pasal itu.

Pro kontra pasal santet dalam Rancangan KUHP terus bergulir. Ada yang setuju, ada yang menentang. Namun secara tegas, pemerintah menyatakan pasal tersebut sangat diperlukan.

Sekretaris fraksi Hanura Saleh Husin, menilai kunjungan ke luar negerti tak masalah selama dipandang perlu dan penting.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani akan ikut kunjungan kerja Komisi III DPR ke 4 negara Eropa. Yani senang, partainya tak mengharamkan kunjungan kerja DPR ke luar negeri.

Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke 4 negara di Eropa untuk membahas RUU KUHP dan KUHAP. Menurut ketua DPR Marzuki Alie, pilihan negara tujuan kunker sudah dipertimbangkan oleh komisi dan kedutaan terkait.

Pertengahan April 2013 ini anggota DPR akan bertolak ke 6 negara. Kunjungan ini dianggap pemborosan dan sebaiknya dibatalkan.