Jamsostek mendapatkan jatah sebanyak Rp 100 miliar dalam penawaran umum saham perdana alias IPO Krakatau Steel (KS). Dengan uang sebanyak itu, Jamsostek kebagian 1,17 juta lembar saham.

FPAN menuding penetapan harga saham IPO PT Krakatau Steel terlalu murah dan bisa merugikan negara. Namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah ada intervensi untuk penetapan harga saham IPO KS itu.

Para penjamin emisi IPO PT Krakatau Steel telah menghitung dengan cermat harga saham di Rp 850 per lembar. Jika dinaikan saja Rp 50 ke Rp 900 per lembar, maka KS bisa kehilangan sekitar setengah dari investor.

Kementerian BUMN menegaskan IPO PT Krakatau Steel tidak akan ditunda dan masih berjalan sesuai jadwal. Harga penawaran pun tetap di Rp 850 per lembar saham.

Pemerintah dikabarkan menaikkan harga saham IPO PT Krakatau Steel jadi Rp 950. Jika benar, maka keputusan itu menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah dan bisa memicu kemarahan investor.

Penetapan harga IPO PT Krakatau Steel yang rendah ditengarai bisa merugikan negara. KPK pun menyatakan siap memantau rencana penjualan KS.

Presiden SBY didesak membatalkan initial public offering (IPO) perusahaan baja nasional Krakatau Steel (KS). Jika diteruskan, negara bisa rugi triliunan rupiah.

Indonesian Resources Studies (Iress) menuding proses IPO Krakatau Steel diwarnai dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Presiden SBY didesak batalkan IPO KS.

Konsorsium penjamin emisi penawaran umum perdana saham PT Krakatau Steel (KS) akhirnya memutuskan harga tetap di Rp 850 per saham dalam rapat dengan Kementerian BUMN semalam.

Publik kini sedang diramaikan oleh kasus murahnya harga saham perdana PT Krakatau Steel. Bagaimana sebenarnya sebuah harga saham ditetapkan dalam proses penawaran perdana itu?