Presiden SBY dinilai telah dengan sengaja dan sesadar-sadarnya membiarkan kriminalisasi atas pimpinan KPK. Dengan membiarkan Bibit dan Chandra ditahan, SBY telah merusak sistem hukum yang ada di negeri ini.

SBY diminta untuk segera mempertemukan KPK, Polri dan Kejagung untuk menyelesaikan konflik. Persoalan belum selesai meski SBY telah klarifikasi soal rekaman.

Polisi dan KPK diminta menyelidiki secara serius dan sungguh-sungguh atas rekaman yang diduga terkait kriminalisasi KPK. Persoalan ini harus diungkap ke publik karena sudah menjadi wacana terbuka dan perhatian semua pihak.

Nama-nama sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, bahkan Presiden SBY, masuk dalam transkrip rekaman. Masalah ini harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum agar jelas.

Sejak menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tidak pernah melepaskan jabatannya sebagai jaksa. Padahal menurut UU, ketika masuk ke KPK, Antasari harus meninggalkan jabatan di lembaga lainnya.

Mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja SBY dalam hal pemberantasan korupsi 5 tahun ke belakang. 70 Persen masyarakat puas terhadap kinerja SBY, sementara 57 persen puas terhadap kinerja institusi KPK.

Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) mencium indikasi keterlibatan Departemen Kesehatan (Depkes) dan DPR dalam penghilangan ayat tentang tembakau di UU Kesehatan.

Perjalanan hidup Bibit Samad Riyanto penuh liku. Lahir dari keluarga kurang mampu, ia menjadi jenderal polisi hingga menjadi pimpinan KPK. Nah, cobaan soal suap pun pernah menerpanya saat menjadi polisi, bahkan nilainya mencapai Rp 117 M.

Pemanggilan 2 aktivis ICW sebagai tersangka oleh polisi dilatarbelakangi oleh pengaduan Kejagung Atas pemanggilan tersebut, pihak Kejagung juga sudah memberikan kesaksian atas sangkaan pencemaran nama baik tersebut.

3 Plt pimpinan KPK kian sibuk. Setelah menyambangi Kejaksaan Agung, pimpinan KPK yang baru dilantik ini kini memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai KPK.