Kementerian Hukum dan HAM terus berbenah memperbaiki citranya. Tidak hanya dalam soal kebijakan, penampilan pun diubah. Salah satunya logo kementerian.

DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang angin-anginan dalam membahas RUU BPJS. 8 Menteri yang mewakili pemerintah terkesan menghindari pembahasan RUU tersebut.

Lagu 'Udin Sedunia' rupanya klik di hati Tifatul Sembiring. Eks Presiden PKS ini bernyanyi saat ingat Nazaruddin yang tak kunjung pulang gara-gara tersangkut kasus suap wisma atlet.

Keberadaan M Nazaruddin masih belum terlacak. Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak mudah melacak Nazaruddin melalui catatan perjalanannya ke luar negeri.

Setibanya dari kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Presiden SBY gelar keterangan pers. Kali ini materinya adalah mengenai upaya bantuan hukum bagi TKI di luar negeri yang terjerat kasus hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan negara membuat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus ditaati pemerintah. Sebab, pemerintah harus memberikan contoh kepada warga negara untuk taat hukum.

Pemerintah dinyatakan melanggar hukum oleh PN Jakarta Pusat karena tak kunjung membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai amanat undang-undang. Atas putusan ini pemerintah menyatakan banding.

PN Jakpus yang memenangkan gugatan warga negara melawan pemerintah dalam kasus SJSN. Ketika seluruh instrument politik telah tersumbat, maka warga negara dapat mengadu ke hakim untuk memerintahkan negara berbuat sesuatu.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan hukum karena belum juga sahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Kemenkum HAM berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk melacak keberadaan Nazaruddin. Patrialis Akbar mengatakan melobi semua negara untuk bisa memulangkan Nazaruddin.