RUU KUHP direncanakan untuk dibahas Komisi III DPR di masa sidang IV, namun hingga kini belum ada perkembangannya. Komisi III beralasan draf RUU itu masih belum diserahkan oleh pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui saat ini Indonesia kelabakan untuk menampung imigran. Karena itu pemerintah harus menggandeng institusi luar untuk mengurus para imigran.

Cuitan Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut adanya menteri yang membuat kegaduhan politik. Golkar pimpinan Agung Laksono justru menganggap pembuat gaduh adalah KMP.

Kicauan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di akun twitter menyebut ada menteri yang membuat kegaduhan politik menuai berbagai respons. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemudian mengungkap pembicaraan dengan Presiden Jokowi saat rapat konsultasi.

Perjalanan mengupayakan dwi kewarganegaraan masih panjang. Meski sudah masuk Prolegnas, belum ada kepastian kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR mengingat Prolegnas memiliki rentang waktu 5 tahun (2014-2019).

Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut ada orang pemerintah yang membikin gaduh, tak lain dan tak bukan adalah Menkum HAM Yasonna Laoly. PDIP membela Yasonna dan balas menyerang Koalisi Merah Putih.

Koalisi Merah Putih geram dengan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengajukan banding atas putusan PTUN terkait sengketa Golkar sehingga bikin gaduh. Yasonna diminta untuk mengundurkan diri.

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut ada beberapa orang di pemerintahan yang terus menerus membuat gaduh. Yang dimaksud Prabowo adalah Menkum HAM Yasonna Laoly. 

Idrus Marham menyebut saat ini kubu Ical dan Agung sedang mejajaki islah. Oleh karena itu, Idrus menilai, Menkum HAM Yasonna Laoly tidak perlu mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan Ical.

Sekjen Golkar, kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham sore tadi menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan untuk menyerahkan surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo soal putusan PTUN. Cari dukungan?