Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Menteri Keuangan yang akan membuka data Surat Pajak Tahunan (SPT) jenderal polisi yang memiliki rekening mencurigakan. ICW mendorong agar KPK segera menindaklanjuti tawaran itu.

KPK sudah menerima respon Kementerian Agama soal potensi korupsi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). KPK akan mengundang Kemenag untuk membahas action plan selanjutnya.

Setahun terakhir, publik banyak disuguhi berita tentang istilah-istilah yang diambil dari jenis binatang untuk menentukan karakter seseorang atau istitusi. Mulai dari cicak, buaya, kupu-kupu, babi, hingga yang terakhir tikus.

Tikus identik dengan koruptor. Karena itu pernyataan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang meminta agar politisi partai beringin harus seperti tikus jadi bahan pertanyaan. Apakah Golkar ingin menyebarkan semangat korupsi?

Mabes Polri tidak mempermasalahkan KPK mengusut kasus rekening sejumlah jenderal Polri. Polri bahkan mempersilakan KPK untuk meneliti lebih jauh.

Server real time Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA Jakarta yang error membuat para orang tua siswa kesal. Akibatnya, mereka meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto dicopot dari jabatannya.

Pejabat yang kerap membelah kemacetan dengan memakai voorijder atau motor pengawalan, menuai kritik. Seharusnya pejabat memberikan contoh sikap yang merakyat.

ICW menyayangkan kekacauan penyelenggaran PPDB online SMA/SMK di DKI Jakarta tahun 2010. Sampai Hari ketiga banyak pendaftar yang belum dapat mengakses posisinya. ICW menuding Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Tidak lama lagi, Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri akan memasuki masa pensiun. Presiden sebaiknya diminta untuk menyerahkan dua nama calon Kapolri yang baru kepada DPR.

ICW menilai Polri akan sangat reaktif jika menangani kasus yang bukan berhubungan dengan institusinya. Namun jika itu berkaitan dengan masalah internal, Polri justru akan terkesan menutup-nutupi.