Tak sulit bagi anggota DPR untuk mendapatkan senjata api jika memang mau. Karena seringkali tamu menawari mereka dengan harga antara USD 5.000-6.000.

Guna memastikan jenis senjata api (senpi) dan peluru kasus penembakan bos jasa sekuriti Husein Komara, pihak Polrestabes Bandung masih menunggu hasil uji balistik dari Mabes Polri

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mendesak anggota Komisi III segera mengembalikan senjata apinya ke polisi. Karena wakil rakyat tak perlu membawa senpi.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung rencana anggota dewan mengembalikan senjata apinya ke polisi. Bagi dia, anggota DPR tidak butuh senpi jika cuma untuk gagah-gagahan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai anggota DPR tak perlu membawa senjata api. Kalau sampai ketahuan, martabat bisa turun.

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam, Priyo Budi Santoso, menilai kepemilikan senjata api (senpi) lebih rawan disalahgunakan oleh pengusaha dibanding anggota DPR. Menurutnya, anggota DPR yang notabene pejabat negara lebih bisa mengendalikan diri.

Merujuk aturan yang berlaku, masyarakat bisa memiliki senjata api dengan persyaratan. Bila penggunaanya menimbulkan keresahan, maka tidak boleh dibiarkan.

Mabes Polri memaparkan sejarah peraturan perizinan kepemilikan senjata api, baik itu bagi warga sipil, maupun bagi aparat TNI-Polri. UU tentang senjata api sudah ada sejak tahun 1936.

Polri menegaskan hanya mengeluarkan 18.030 izin kepemilikan senjata api selama tahun 1998 - 2005. Untuk senpi yang digunakan tindak kriminal, Polri mengatakan senpi itu berasal dari perdagangan gelap hingga rakitan.

Mabes Polri mengeluarkan izin senjata bagi sipil untuk keperluan bela diri mulai tahun 1998. Ada 3 jenis senjata yang dikeluarkan izinnya bagi Polri yang kemudian distop pada tahun 2005.