Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan evaluasi UKP4 terhadap menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Priyo memprotes menteri yang kerja tidak maksimal justru tidak mendapat rapor merah.

Sikap Partai Golkar yang langsung mengusulkan reshuffle kabinet begitu mengetahui rapor merah beberapa kementerian menunjukkan adanya persaingan terbuka di antara partai koalisi SBY

Wacana reshuffle muncul menyusul laporan UKP4 tentang buruknya kinerja beberapa kementerian. Namun sejauh ini belum ada rencana Presiden SBY melakukan reshuffle.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku kecewa dengan maraknya isu reshuffle kabinet yang dimunculkan Golkar. PKS menilai wacana itu cukup mengganggu kinerja menteri. Apalagi penilaian UKP4 tidak serta merta menentukan reshuffle kabinet.

Partai Golkar membantah tudingan PKS bahwa ada rencana merombak menteri di kabinet dengan memanfaatkan evaluasi UKP4. Golkar bisa mengganti menterinya kapan saja berdasar evaluasi internal.

PAN mempertimbangkan mengganti beberapa menterinya di kabinet jika memang ada evaluasi dan Presiden menghendaki ada reshuffle. Namun PAN meminta Golkar tidak reaktif mengusul reshuffle yang bukan wewenangnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie memperingatkan Partai Golkar agar tidak terus mendorong reshuffle kabinet. Marzuki meminta Golkar tidak ikut campur hak prerogatif Presiden.

PKS melihat adanya indikasi Partai Golkar hendak mengganti beberapa menterinya di kabinet. Sebagai pintu masuknya, Golkar menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai alasan untuk mendorong reshuffle kabinet.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai semua menterinya telah bekerja secara maksimal. Sekjen PAN Taufik Kurniawan meminta klarifikasi UKP4 yang menyebut menteri dari PAN yakni Menkum HAM Patrialis Akbar mendapat rapor merah.

PKS berharap tidak ada reshuffle kabinet sebelum menterinya genap setahun bekerja. PKS minta waktu sampai bulan Oktober nanti sebelum Presiden SBY melakukan evaluasi total hingga reshuffle kabinet.