Presiden Jokowi mengundang sejumlah tokoh antikorupsi yang kredibilitasnya diakui di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas solusi untuk menyudahi polemik KPK vs oknum Polri, namun tak ada Menko Polhukam Tedjo, kenapa?

"Kalau kasus mereka masing-masing tidak (dibahas) secara khusus," kata pengamat kepolisian dan juga akademisi, Bambang Widodo Umar, saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/1/2015).

Presiden Jokowi memerintahkan kepada para jajaran penegak hukum untuk tidak ada kriminalisasi baik di KPK, Polri, atau Kejaksaan. Belakangan ini memang tensi hubungan KPK dan Polri memanas lantaran saling sandera tentang kasus.

"Bangsa kita memerlukan KPK dan Polri yang kuat dan efektif bekerja untuk menegakan keadilan," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Presiden Joko Widodo mengundang tujuh tokoh senior untuk membantu meredam kisruh di KPK-Polri. Timi ini nantinya akan memberikan masukan masukan kepada Presiden dalam mengambil keputusan yang menyelimuti dua institusi penegak hukum tersebut.

Presiden Joko Widodo kembali angkat suara untuk meredakan dua institusi penegak hukum yang tengah bersitegang. Dalam pernyataannya presiden meminta baik KPK maupun Polri untuk saling bahu membahu memberantas korupsi.

Presiden Joko Widodo meminta kedua institusi penegak hukum yang tengah bersitegang, KPK dan Polri, untuk menjaga wibawa masing-masing institusi penegak hukum. Presiden meminta keduanya tidak boleh bertidak semena-mena dengan mengatasnamakan hukum.

Presiden Joko Widodo meminta jangan ada kriminalisasi dalam kisruh KPK-Polri. Namun, tidak jelas disebutkan siapa pihak yang ditujukan presiden tersebut.

Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Negara terkait 'kisruh' KPK-Polri. Dia menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi.

Beberapa tokoh dan mantan pejabat negara tampak mendatangi Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka yang sudah hadir sampai dengan pukul 19.30 WIB adalah, Jimly Asshiddiqie, Komjen (Purn) Oegroseno, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.