Penyidik Polri di KPK yang ingin beralih status harus melapor resmi kepada institusi asal mereka. Prosedur pelaporan itu memang sudah seharusnya sebagai bentuk penghormatan institusi asal mereka.

Presiden SBY berpidato mengingatkan agar para penegak hukum tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Menkum HAM Amir Syamsuddin menyatakan, pidato sang kepala negara tak terkait dengan kasus yang menjerat kader Demokrat.

"KPK tidak dilibatkan sebagai user," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengenai telah disahkannya PP 103/2012 tentang Sistem Menajemen SDM KPK.

Hasil revisi PP tentang Sistem Manajemen SDM KPK baru disahkan Presiden SBY pada 10 Desember 2012. Senin itu juga, aturan baru perpanjangan masa tugas penyidik Polri di KPK tersebut dikirimkankan kepada pimpinan KPK.

10 Desember merupakan hari perayaan Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia. Masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah air.

Menkum Ham Amir Syamsuddin menyatakan, revisi PP 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK sudah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Jumat (7/12). Padahal, baru satu poin pembicaraan yang disepakati KPK.

Menkum Amir Syamsuddin menyatakan, revisi PP 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK sudah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Jumat (7/12). Ternyata KPK belum ditembusi.

Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait masa kerja penyidik KPK ternyata telah ditandatangani Presiden SBY. Dengan PP baru tersebut, masa kerja penyidik di KPK bisa diperpanjang hingga enam tahun.

DPR RI urung mengeluarkan draft Revisi UU (RUU) KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Maka itu artinya, DPR masih bisa melakukan revisi terhadap UU KPK.

Aturan mengenai perpanjangan masa penyidik di KPK sudah disepakati. Dengan adanya aturan ini, KPK bisa memperpanjang masa kerja penyidiknya hingga maksimal selama enam tahun.