Komisi III DPR melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Inggris, Perancis, Belanda, dan Rusia dalam rangka pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Namun sayangnya informasi mengenai kunker tersebut terkesan ditutup-tutupi.

Fraksi PDI Perjuangan benar-benar melarang anggotanya untuk ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Anggota Fraksi PDIP di Komisi III juga tak boleh ikut kunker ke Inggris, Belanda, Perancis, dan Rusia.

"Santet itu kan masalah gaib. Tidak bisa didekati dengan yuridis formal dan alat buktinya tidak cukup untuk itu," kata Mantan Ketua PBNU, Hasyim Muzadi.

Untuk kunjungan ke Rusia, telah mendapat penolakan dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia (Pemira).

Rancangan KUHP yang disodorkan pemerintah ke DPR dinilai terlalu banyak aturan yang mengekang hak rakyat. Padahal di negara modern, pemidanaan hadir hanya untuk kejahatan serius.

Sidang uji materi KUHAP yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar diwarnai isak tangis. Antasari menangis di hadapan majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ahmad Fadhlil Sumadi.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengajukan permohonan uji materi KUHAP. Antasari meminta dukungan agar bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.

DPR mengadakan rapat terkait RUU KUHP dengan menghadirkan dua ahli hukum pidana, Ronny Nitibaskara dan Andi Hamzah. Pembahasan pasal santet mengemuka dalam rapat itu.

Ronny Nitibaskada dan Andi Hamzah mengusulkan agar sosiolog merumuskan parameter penghinaan presiden. Hal ini supaya pasal penghinaan presiden tidak menjadi pasal karet yang multitafsir.

DPR melakukan rapat menghadirkan pakar hukum pidana Ronny Nitibaskara dan Andi Hamzah. Dalam kesempatan itu, Andi menyesalkan keputusan MK membatalkan pasal penghinaan presiden pada 2006.