PDIP dan PD dikabarkan tengah menjalin penjajakan untuk koalisi. Padahal kedua partai ini saling bertolak belakang. PDIP yang bingung sendirian dan pengungkapan kasus hukum ditengarai jadi alasan.

Partai Keadilan Sejatera (PKS) membantah tidak menaruh perhatian pada kisruh seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT). PKS mengaku sangat konsern menangani masalah ini.

Hasil Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Yogyakarta menuai masalah. DPP PAN didesak agar segera menggelar rakernas ulang karena Rakernas Yogyakarta dinilai cacat hukum.

Nama-nama calon pendamping cawapres SBY terus bermunculan. Gubernur BI Boediono dikabarkan muncul sebagai kandidat terkuat pendamping SBY dan ternyata cukup positif di mata pasar.

ICW akan mendatangi kantor KPK hari ini. Mereka akan memberi dukungan moril kepada KPK dan meminta KPK tetap fokus menangani korupsi meski kasus dugaan keterlibatan pimpinan KPK Antasari Azhar terus bergulir.

PAN mengajukan 3 syarat bagi Partai Demokrat dalam memuluskan rencana koalisi. PD menilai, tiga syarat yang diajukan tersebut selama ini sudah dipraktekkan oleh partai bikinan Presiden SBY tersebut.

Pemberlakuan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. BHP dianggap hanya mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi yang berorientasi kepada pasar.

Hingga kini penghitungan suara secara manual oleh KPU masih berlangsung. Lambatnya proses penghitungan suara tersebut memunculkan spekulasi, KPU tidak bisa menetapkan hasil penghitungan sesuai deadline.

Pengakuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) terkait adanya oknum yang memecah partai yang dipimpinnya harus dibuktikan.

PDIP enggan dibilang melupakan masalah DPT karena asyik menjalin koalisi menjelang pilpres. PDIP tetap berjuang agar carut-marut DPT pileg sudah diselesaikan sebelum pilpres meskipun sulit membahas aspek hukum pelanggaran DPT.