Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal. Pasalnya dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri ditolak. Ahok pun curiga, ada oknum DPRD yang terlibat

Musim penghujan di awal tahun selalu menjadi langganan datangnya bajir di Ibu Kota Jakarta. Pemprov DKI sudah mengantisipasi bencana banjir ini dengan menganggarkan di APBD sebesar Rp 2,7 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menduga ada oknum DPRD yang ikut campur tangan dalam pengajuan format APBD 2015 DKI ke Kemendagri. Menurutnya, ada pihak legislatif secara diam-diam bersurat ke Kemendagri.

Bus Transjakarta seharusnya bisa menjadi solusi utama warga Jakarta dalam beraktivitas di tengah hujan yang tak berhenti dan kemacetan. Namun, sepertinya impian merasakan bus TransJ yang nyaman masih jauh dari harapan. Khususnya bagi penumpang di koridor 6.

Kemendagri mengembalikan dokumen RAPBD DKI 2015 untuk disempurnakan. Struktur APBD disebut tak sesuai dengan aturan sehingga tak bisa dievaluasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.

DPRD DKI dituding Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok main-main dengan APBD DKI. Ada dana Rp 8,8 triliun yang coba dimasukkan dalam APBD untuk DPRD. Tak jelas untuk apa peruntukannya. Ahok meradang. 

Dokumen APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri lantaran formatnya tidak sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)? 

Gubernur DKI Ahok meminta penyusunan APBD DKI 2015 menggunakan proses e budgeting agar tak ada lagi penyelewengan anggaran. Namun, ternyata pengisiannya tak sesuai dengan format PP No 58 Tahun 2005.

Sepertinya Gubernur DKI Ahok harus menunggu untuk menggunakan APBD 2015. Hal ini karena dokumen APBD 2015 yang diserahkan pada Kemendagri dikembalikan karena masih ada dokumen yang belum lengkap.

Pemprov DKI telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam APBD 2015. Angka itu lebih kecil dibanding anggaran untuk KJS tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2 triliun.