Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan setuju jika isi SKB 3 Menteri dipertegas demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Pandeglang Banten.

Jaksa Agung Basrief Arief menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini terkait insiden kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Komnas Perempuan mengutuk aksi penyerangan pada Jemaat Ahmadiyah di Pandeglang, Banten. Mereka pun mengeluarkan 6 tuntutan terkait penyerangan itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membahas insiden penyerangan Ahmadiyah dengan sejumlah menteri dan lembaga tinggi negara. SBY meminta agar kasus Ahmadiyah ini diselesaikan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri dan Jaksa Agung.

Forum Masyarakat Sulawesi Selatan meminta pemerintah meninjau ulang SKB 3 Menteri tentang Jamaah Ahmadiyah. Hal ini menyusul terjadinya penyerbuan kelompok Ahmadiyah di Pandeglang, Banten.

Kantong-kantong jemaat Ahmadiyah di Jawa Tengah (Jateng) dijaga ketat oleh polisi. Ini untuk mengantisipasi penyerangan pada Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, menjalar ke provinsi itu.

PPP mendesak Polri segera mempublikasikan kronologi penyerangan markas Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dikhawatirkan kesimpangsiuran informasi dapat memicu konflik berkelanjutan.

Keberadaan SKB Menteri dan Fatwa MUI dianggap menjadi biang kegagalan aparat mencegah kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, kepolisian dan aparat desa yang berada di lokasi kejadian, menjadi ragu-ragu untuk mencegah peristiwa yang menewaskan 3 orang itu.

Aliansi Pergerakan Islam (API) meminta Ahmadiyah untuk mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Jamaah Ahmadiyah pun diimbau tidak melanggarnya.

Pemerintah mengecam tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Namun, pemerintah tetap meminta jamaah Ahmadiyah menaati kesepakatan bersama dan SKB Menag, Mendagri dan Jaksa Agung pada 2008.