Ketua MK Mahfud MD menilai hak abolisi sebagai salah satu alternatif untuk selesaikan persoalan Bibit dan Chandra. Abolisi dianggap dapat menyelamatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan Bibit dan Chandra dengan dimunculkan hak abolisi yang dimiliki oleh Presiden SBY. Namun bagi ahli hukum pidana UI Rudi Satrio, cara itu justru tidak tepat.

Presiden SBY diminta menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim 8 dalam kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hal ini dimaksudkan supaya kasus ini tidak semakin berlarut-larut.

Kisruh persoalan yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah membuat banyak opini menggelinding ke publik. Kasus ini sebaiknya bermuara pada proses hukum yang ada.

Tim 8 tengah menyusun rekomendasi kepada Presiden terkait kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Namun, rekomandasi itu nantinya tidak akan mengikat proses hukum terhadap keduanya.

Tim kuasa hukum Bibit dan Chandra mempertanyakan sikap kepolisian yang melarang penambahan keterangan dalam BAP. Padahal keterangan yang akan ditambah adalah persoalan dugaan rekayasa.

Perseteruan KPK dan Polri masih memanas. Tim 8 bahkan menduga ada skenario besar untuk melemahkan KPK. Presiden SBY dinilai memegang kunci untuk mengungkap skenario ini.

Sejumlah pegiat antikorupsi yang hadir dalam pertemuan UNCAC melaporkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah pada peserta yang hadir. Tidak hanya itu, tren pelemahan KPK yang dilakukan pemerintah juga turut disampaikan.

Tim 8 menduga ada keterkaitan yang kuat antara persoalan Bank Century dengan kasus yang menimpa Bibit dan Chandra. SBY seharusnya segera menyikapi hasil penilaian Tim 8.

Salah satu tuduhan ke Bibit dan Chandra adalah penyalahgunaan wewenang. Kejagung enggan menjelaskan ke publik arti penyalahgunaan wewenang.