Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa gabungan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI di Teluk Jakarta yang menelan dana sebesar Rp 250 Triliun sangat merugikan para nelayan.

Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga Charta Politika, Partai Golkar masih menempati urutan pertama dalam tingkat keterpilihan. Posisi selanjutnya diikuti oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. 

Hasil survei dari Charta Politika menunjukkan stagnasi dari perilaku pemilih di Indonesia. Itu menunjukkan mati surinya peranan parpol dalam sistem politik Indonesia.

Ingin menikmati Jakarta dengan cara yang beda? Datang saja ke Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Di sini, Anda dapat menyusuri perumahan penduduk yang terapung hingga tepi lautan di sekitar pelabuhannya. Seru!

Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau di garis khatulistiwa yang menghubungkan dua kontinen, Asia dan Australia serta Samudera Hindia dengan Atlantik. Sebagai negara kepulauan, 70 persen lautan yang ada adalah sumberdaya yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia.

Penusukan seorang nelayan bernama Ali Murjayani alias Alim yang dilakukan rekan satu kapalnya, Dedi Sahputra Magolang, dilatarbelakangi perselisihan. Dedi mengaku terpaksa membunuh Alim karena tak mau dijadikan tumbal ilmu hitam.

Pemerintah memiliki agenda utama yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. SBY mengklaim tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terus berkurang.

Ratusan nelayan di Cilincing Jakarta Utara sebagian besar berasal dari Muara Gembong Bekasi, Cirebon, dan Indramayu terbiasa mudik menggunakan kapal mereka. Namun tahun ini sebagian besar nelayan tersebut lebih memilih jalur darat karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Fenomena mudik pada saat Idul Fitri telah menjadi peristiwa budaya dan keagamaan yang sangat semarak. Nah, pada Idul Fitri 1433 H diprediksi jumlah pemudik mencapai 16 juta jiwa.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pulihkan Jakarta dan beberapa nelayan yang sehari-hari mencari ikan di Marunda, Jakarta Utara, mengajukan permohonan uji materiil terhadap Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dan DPRD DKI Jakarta.