Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, M Taufik angkat bicara terkait misteri dana 'siluman' di APBD DKI tahun 2015. Apa tanggapannya?

Kisruh APBD DKI 2015 berbuntut panjang. Setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut ada dana siluman 12,1 triliun di APBD 2015, DPRD DKI Jakarta menggulirkan hak angket.

DPRD telah sepakat mengajukan hak angket atas APBD 2015 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Demi meredam ketegangan, Ahok disebut sempat berupaya melakukan lobi politik dengan parpol.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak bisa menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memasukkan anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD 2015.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tengah digoyang DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok memegang bukti bahwa oknum DPRD lah yang melakukan perubahan APBD, namun semua fraksi di DPRD ramai-ramai menyerang Ahok, PDIP yang masih punya Wagub Djarot Saiful Hidayat pun tak membela.

Kisruh APBD 2015 berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan DPRD DKI soal pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak disetujui Ahok. Kini Ahok terancam hak angket yang konon berujung penggulingan Gubernur eks Gerindra itu.

DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket APBD 2015 terhadap Ahok. Namun, Ahok tidak gentar dan justru berani mengungkapkan dugaan 'dana siluman' di APBD 2015, melalui 3 aksi ini:

Kisruh antara Ahok dan DPRD lantaran dipicu oleh ketidaksepahaman APBD 2015 kian meruncing. Puncaknya, dewan sepakat ajukan hak angket melalui sidang paripurna yang digelar hari ini.

Menpan Yuddy Chrisnandi melayangkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Basuki T (Ahok) Purnama terkait kebijakannya memberikan tunjangan besar ke PNS DKI. Selain dinilai bisa menimbulkan kecemburuan dengan daerah lain, Yuddy mengingatkan Ahok bahwa Pemprov DKI belum melakukan validasi terhadap kelas jabatan.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.