Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menaikkan 'status' SKB 3 menteri menjadi Undang-undang. Menteri Agama Suryadharma Ali mengapresiasi langkah DPR ini.

Komisi VIII DPR malam ini memanggil Kapolri dan Menteri Agama membahas kerusuhan yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung. Salah satu kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah DPR mendesak kepada kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut.

Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama akan segera membentuk Undang-undang (UU) Kerukunan Umat Beragama (KUB). Rencana penyusunan UU KUB tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2011.

Komisi VIII DPR malam ini memanggil Kapolri dan Menteri Agama membahas kekerasan yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. DPR akan mempertanyakan keseriusan polisi menangani masalah ini dan sejauh mana implementasi SKB 3 menteri dilaksanakan.

Kajati Jabar Sugiyanto meminta penganut Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat memancing provokasi. Warga juga diminta tak mudah terprovokasi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa ormas yang bertindak anarkis bisa dibubarkan. Hal tersebut jelas sudah diatur dalam Undang-undang.

"Ini masalah lama. Peristiwa semcam itu akan terus terjadi karena menyangkut akidah, agama," kata pengamat intelejen, Wawan Purwanto, tentang kekerasan keagamaan di Cikeusik dan Temanggung.

Kekerasan yang berbau SARA yang terjadi berturut-turut di Cikeusik dan Temanggung dinilai terorganisir dan tidak spontan. Kalau pemerintah menindak tegas, Presiden SBY akan diapresiasi kembali oleh masyarakat.

PDI Perjuangan mengutuk keras aksi kekerasan agama yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung. Pemerintah harus melindungi semua warga negara, apa pun agamanya.

"Belum diputuskan, semua sedang dipertimbangkan. Fatwa MUI dan pandangan masyarakat kami jadikan referensi," ujar Menteri Agama, Suryadharma Ali.