Pemerintah saat ini sedang mengembangkan program debt swap dengan Jerman untuk tahap kedua dengan jumlah penghapusan utang EUR 23 juta.

Pemberian stimulus dari RAPBN memang belum memungkinkan karena masih besarnya utang pemerintah disamping subsidi yang sangat besar. Pemerintah pun sangat disayangkan karena enggan menarik obligasi rekapnya di perbankan.

INFID menolak RAPBN 2005. Pemerintah Indonesia dianggap tidak melakukan efisiensi anggaran dan lebih berpihak pada kreditor daripada kepentingan rakyat.

Pemerintah tetap akan mengendalikan defisit anggaran yang rendah, meskipun banyak desakan pemerintah untuk memperbesar defisit guna merangsang stimulus fiskal.

Menko Perekonomian berharap IMF bersedia membantu Indonesia menegosiasikan utang-utang luar negeri dengan negara lain secara bilateral.

Menkeu mengatakan, pemerintah pada tahun 2005 nanti kemungkinan menerbitkan surat utang negara dengan tenor yang lebih pendek mengingat pasarnya sangat besar.

Pemerintah mengalokasikan subsidi tahun 2005 sebesar Rp 33,6 triliun atau 26,3 persen lebih tinggi dibanding besaran subsidi tahun 2004.

Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjara-jakti, mengaku heran ada kelebihan likuiditas sebesar Rp 200 triliun di perbankan yang tidak dimanfaatkan. Kenapa?

Kebangkrutan keuangan Filipina belum tentu akan mempengaruhi perekonomian negara-negara di kawasan Asean. Pemerintah Filipina diyakini dapat mengatasi hal tersebut.

Pemerintah didesak menolak permintaan BP Indonesia untuk memberikan jaminan pada proyek LNG Tangguh di Papua. Pemberian jaminan hanya akan merugikan negara