Fraksi PKB DPRD DKI ikut menandatangani hak angket yang akan diajukan dalam rapat paripurna hari ini. Meski last minute, PKB rupanya terang-terangan meneken hak angket untuk menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Gubernur DKI.

Dari 8 fraksi di DPRD DKI Jakarta, hampir semua sepakat melakukan paripurna hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Namun, Fraksi PKB merasa keberatan dengan hak angket sebab masih ada satu mekanisme yang seharusnya dilalui yakni hak interpelasi.

DPRD DKI segera melancarkan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Namun demikian, DPRD DKI menyatakan upaya ini tak akan berujung pada pemakzulan Ahok.

Ada dana 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta. Disebut siluman karena tak jelas pihak yang menyelipkan anggaran tersebut ke dalam APBD DKI.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan melaporkan anggota DPRD DKI ke KPK. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung justru mempersilakan Ahok merealisasikan rencananya itu.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berniat melaporkan DPRD DKI ke Kejaksaan Agung berkaitan dengan dana siluman dalam APBD DKI 2015. Namun DPRD DKI‎ santai saja menanggapi niatan Ahok.

Ada anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 Triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut.

APDB DKI 2015 sudah disetujui DPRD lewat rapat bersama SKPD terkait. Namun APBD yang sudah final ini justru bukan yang dibawa Ahok ke Menteri Dalam Negeri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak gentar dengan hak angket yang diajukan oleh DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok dengan senang hati menyambut baik hak investigasi dewan.

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyatakan mendukung hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Meski begitu, dia tak mendukung upaya pemakzulan.