Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding meminta agar gubernur tidak membuat peraturan terkait larangan Ahmadiyah. Aturan itu harus diputus oleh Presiden SBY dan Menag Suryadharma Ali.

PN Bekasi menjatuhkan vonis 5 bulan 15 hari untuk Murhali Barda terkait insiden HKBP Ciketing. Pimpinan ormas di Bekasi itu dinilai bersalah melanggar pasal 335 KUH.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. SKB 3 menteri masih layak untuk menjadi pedoman menghadapi Ahmadiyah.

Proses evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah masih terus berlangsung. Evaluasi yang memfokuskan pada efektif atau tidaknya pelaksanaan SKB ini dipimpin langsung oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag).

Kesatuan Aksi Lintas Mahasiswa (KALAM) demo menuntut pemerintah segera menolak dan membubarkan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Keberadaan Ahmadiyah dinilai merusak kerukunan kehidupan bergama di Indonesia.

Gelombang perubahan (demokratisasi) berwajah demonstrasi kini melanda dunia, tidak saja di Timur Tengah, namun melintasi Laut Merah, samudera Hindia hingga menyeberang melalui Samudera Atlantik.

Seruan pembubaran Ahmadiyah diserukan berbagai elemen. Aksi tuntutan pembubaran Ahmadiyah akan digelar oleh sekitar 1.000 orang dari FUI di Bundaran HI dan Komnas HAM.

Ketua Komisi VIII, yang juga Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding meminta agar Presiden SBY segera memanggil Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Agama terkait kasus kerusuhan bernuansa agama yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan. Pembubaran tersebut bisa dilakukan oleh presiden, sesuai ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di DPR untuk memberi pandangan soal kontroversi Ahmadiyah. Menurutnya, Ahmadiyah tidak perlu diusir karena penganutnya merupakan warga negara yang baik.