Simpang siurnya nama calon Kapolri pengganti jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menimbulkan polemik berkepenjangan. Hal ini terjadi karena Presiden SBY terlalu lama menentukan calon.

Komisi III DPR menggelar fit and proper test terhadap 6 calon hakim agung. Dari jumlah tersebut, akan dipilih dua hakim agung yang mampu bekerja dengan baik, termasuk dalam hal penanganan perkara.

Sejumlah pihak mendesak presiden SBY untuk segera menunjuk Jaksa Agung baru sebagai pengganti Hendarman Supandji. Demikian halnya dengan Kontras yang memberi empat kriteria calon Jaksa Agung bagi presiden.

Presiden SBY diminta menunjuk Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji dengan orang-orang kredibel. ICW menggadang-gadang 5 nama yang dinilai layak memimpin Korps Adhyaksa. Siapa saja?

Laksamana Agus Suhartono akan menjalani fit and proper test oleh Komisi I DPR sebagai calon panglima TNI. Sambil berseragam dinas lengkap, Agus mengaku siap menghadapi semua pertanyaan yang diajukan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tidak mempersoalkan menteri agama berasal dari partai politik. PAN tidak mau mempermasalahkan latar belakang seseorang yang menjabat posisi tertentu.

Tuntutan agar calon Kapolri memiliki rekam jejak yang bersih mencuat. Salah satunya bebas dari cukong. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pun setuju.

Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura, Syariffudin Sudding mendukung Irwasum Polri Komjen Nanan Sukarna untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Nanan dinilai cukup memenuhi syarat untuk menduduki posisi puncak di tubuh Polri ini.

Lantaran alat perekam rusak, kesaksian konsultan pajak Roberto Antonius tidak sempat terekam oleh penyidik Mabes Polri. Padahal, pengakuan tersebut sangat penting, yakni mengenai suap Rp 100 juta dari Roberto kepada Kompol Arafat Enanie.

Calon Kapolri yang muncul di permukaan dinilai belum ada yang mumpuni. DPR harus jeli melihat jejak rekam dan perilaku calon Kapolri.