Hingga kini, BI masih terus menggodok mekanisme yang memungkinkan BPD untuk ikut menyalurkan Surat Utang Pemerintah (SUP) senilai Rp 3,1 triliun bagi sektor UMKM.

Pemerintah belum bisa membayarkan dana penjaminan kepada 30.000 rekening tabungan BDB dan Bank Asiatic karena masih menunggu pendapat BI. Pasalnya, sebagian besar rekening itu dokumennya tidak lengkap.

Hingga kini, Depkeu belum mencairkan dana Surat Utang Pemerintah (SUP) senilai Rp 3,1 triliun untuk kredit usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Kenapa?

Pemerintah akan membayar giro dan deposito milik nasabah BDB dan Bank Asiatic pada Rabu, pekan ini. Pembayaran dilakukan setelah hari ini BPKP menyelesaikan verifikasi giro dan deposito tersebut.

Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengungkapkan bahwa verifikasi atas dana nasabah di kantor cabang Bank Dagang Bali (BDB) Panglima Polim sudah diselesaiakan karena pihak BPKP sudah memisahkan rekening yang bisa dicarikan dengan yang masih perlu didalami.

Pemerintah membantah telah melakukan intervensi hukum atas keputusan Pengadilan Niaga DKI Jakarta yang mempailitkan Prudential Life Assurance.

Sekitar 150 karyawan Asuransi Prudential Life mendatangi Depkeu guna mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah berkaitan putusan pailit perseroan.

Pemerintah mulai pekan depan akan mengucurkan dana SUP 005 (dana eks KLBI) Rp 3,1 triliun bagi UMKM. Sejauh ini sejumlah lembaga keuangan dan bank sudah melengkapi persyaratan pengucurannya.

BPKP saat ini masih menyelesaikan verifikasi atas tabungan nasabah BDB dan bank Asiatic yang tersisa sebanyak 35.345 rekening.

Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengatakan, penyelesaian amandemen UU Kepailitan mendesak untuk dilakukan demi kepastian dunia usaha.