Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menyebut penyerapan anggaran dari APBD sebanyak 80 persen banyak digunakan untuk belanja pegawai. Akibatnya, banyak pembangunan infrastruktur terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menemukan adanya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam draf APBD yang diberikan DPRD setelah Paripurna.

DPRD akan menggelar paripurna untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait APBD 2015, Kamis (26/2) mendatang.

Ahok meresmikan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap agar birokrasi bersih dari korupsi.

Suasana panas yang terjadi antara Ahok dan DPRD perihal APBD 2015 sedikit banyak dikhawatirkan akan berimbas pada program pembangunan. Namun Ahok menjamin hal itu tidak akan terjadi.

Penemuan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang coba diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah. Ahok pun minta bantuan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut ada 'dana siluman' yang diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu.

Ketua Panitia Hak Angket Jhonny Simanjuntak telah menetapkan DPRD akan mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tentang APBD 2015 pada Kamis (26/2) mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sepakat mengajukan hak angket atau investigasi terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui titik terang. Bahkan dari 106 orang, 95 di antaranya dipastikan sudah menandatangani angket.

Nasib APBD 2015 DKI sampai dengan detik ini belum juga jelas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menunggu keputusan Kemendagri, DPRD DKI sepakat akan mengajukan hak angket atau hak melakukan penyelidikan terhadap Ahok pada Rabu (25/2) besok.