TGPF kasus dugaan pelanggaran HAM Mesuji bekerja berdasarkan data dan fakta. Data-data terakhir yang mereka kumpulkan berasal dari Kabareskrim, Komnas HAM dan Kementerian Kehutanan.

Wakil Menkum dan HAM yang juga Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta kasus dugaan pelanggaran HAM Mesuji, Dendy Indrayana, yakin tim yang dipimpinnya akan mampu menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya selama satu bulan.

Pemerintah telah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Mesuji yang diketuai Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ada 3 hal yang akan dianalisa oleh tim itu. Apa saja?

Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan soal perizinan lahan perkebunan yang diduga menjadi sumber konflik di Mesuji di dua provinsi, Sumsel dan Lampung. Izin perkebunan adalah wewenang pemerintah daerah, sementara izin kehutanan dan hasil hutan ke Kemenhut.

Pemerintah diminta tidak apriori atas Insiden Mesuji, di Lampung dan Sumsel. Perlu digelar penyelidikan secara transparan guna menangkap pelaku kekerasan. Apalagi ada petani yang menjadi korban.

Bersahaja. Kesan itu kuat terasa ketika melihat sosok Bambang Widjojanto, salah satu pimpinan KPK yang baru. Ketika banyak orang membanggakan mobil pribadi, Bambang malah bangga dengan KRL.

Korban perkosaan Mei sering disebut-sebut warga etnis Tionghoa saja. Padahal dari investigasi yang dilakukan SNB maupun TGPF kebanyakan korban adalah pribumi.

Menghadirkan saksi-saksi korban perkosaan Mei sangat rumit untuk dilakukan. Apalagi kasus yang diajukan menyangkut trauma dan keselamatan jiwa. Akan kembali jadi misteri?

Meutia Hatta menegaskan, perkosaan Mei benar-benar terjadi. Tapi kasus itu telah 10 tahun mengendap. Kini mayoritas korban ada di luar negeri. Sebagian bahkan sudah meninggal. Bisakah diadili?

BIN memberikan jaminan bahwa pihak kepolisian tidak akan kesulitan untuk meminta keterangan dari mantan Kepala BIN Hendropriyono dan mantan Deputi V BIN Muchdi PR.