Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi UU Pilkada yang diwacanakan oleh DPR untuk mengakomodir Golkar dan PPP. Ketua DPR Setya Novanto masih menunggu dengan sabar jawaban resmi dari Jokowi.

Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berupaya untuk merevisi UU Pilkada. Namun PDIP dan KIH kokoh menghalangi.

Pemerintah telah menyatakan penolakannya terhadap usulan revisi UU Pilkada. Namun Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya menunggu sikap resmi pemerintah itu dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pilkada tetap berjalan meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Niat Komisi II ini pun sebenarnya tidak bulat karena suara tiap-tiap fraksi tidak sama.

Pemerintah secara tegas menolak revisi UU Pilkada yang diajukan pimpinan DPR. Langkah pemerintah itu mendapat dukungan dari Ketum PPP Romahurmuziy.

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Presiden Joko Widodo sudah menolak revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh pimpinan DPR. Dengan demikian, tamat sudah kemungkinan UU Nomor 8 Tahun 2015 itu untuk direvisi demi mengakomodir kepentingan Golkar dan PPP.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden memang menolak revisi UU No 8 Tahun 2015 itu.

Usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, Presiden Joko Widodo secara implisit menolak usulan revisi UU Pilkada. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR selanjutnya menyerahkan kembali pembahasan ke Komisi II.

<p>Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pimpinan DPR dan Komisi II menyampaikan niat untuk merevisi UU Pilkada. Apa tanggapan Jokowi?</p>