Komisi III DPR meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. KY diminta memeriksa surat keputusan MA yang memutuskan memindahkan lokasi sidang Wali Kota Semarang.

Komisi III DPR membantah mengintervensi sidang Wali Kota Semarang, Soemarmo HS. Komisi III DPR hanya mempertanyakan alasan pemindahan sidang dari PN Tipikor Semarang ke Jakarta.

Sejumlah LSM anti korupsi antara lain ICW, MTI, dan lainnya mendatangi Mabes Polri. Mereka melaporkan politisi Golkar dan PKS atas dugaan intervensi persidangan kasus korupsi.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menduga gratifikasi atau suap seks bisa terjadi di Indonesia. Kata Ruhut, suap seks lebih sulit dibuktikan daripada suap uang.

Gratifikasi seks di Indonesia sasarannya adalah penegak hukum dan politisi. Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai gratifikasi seks di Indonesia sulit diseret ke penegak hukum.

Banyak pihak yang percaya bahwa kasus gratifikasi seks yang kini disidangkan di Singapura juga terjadi di Indonesia. Politisi dan penegak hukum di Indonesia biasanya menjadi sasaran utama suap seks ini.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menyebut skandal korupsi di legislatif tak sebanding dengan korupsi di eksekutif maupun yudikatif. Alasannya, korupsi di Senayan hanya melibatkan segelintir oknum anggota dewan.

Komisi III DPR berharap pemerintah segera mengeluarkan keputusan resmi soal keberadaan Wakil Menteri (Wamen). Lengkap dengan status hukumnya.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengakui rombongan dari Senayan ke Semarang pada Kamis (31/5) lalu, untuk mempertanyakan adanya surat KPK yang meminta pemindahan lokasi sidang Wali Kota Semarang, Soemarmo.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil membantah komisinya melakukan intervensi atas perkara Wali Kota Semarang Soemarmo HS dalam pertemuan dengan Kajari dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (31/5) lalu.