PKS mengomentari isi omnibus law Cipta Kerja yang memberi kewenangan presiden ubah UU dengan PP. PKS merasa aneh karena mengubah UU merupakan domain dari DPR.
Istana menegaskan penunjukan politikus PDIP dan politikus Hanura jadi Komisaris PT Bank BRI atas pertimbangan kompetensi. Istana tepis soal bagi bagi jabatan.
Kementerian BUMN membantah bagi-bagi kursi terkait penunjukan politikus PDIP dan Hanura jadi Komisaris PT Bank BRI. Keduanya dinilai profesional di bidang itu.