Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mempertanyakan kebijakan penyitaan tanah telantar. Ia minta kepastian regulasi agar tidak asal dalam pelaksanaannya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendorong Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional segera melakukan kaji ulang terhadap regulasi mutu dan skema HET beras.
Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 baru saja dimulai. Ini jadi cara Nusa Tenggara Barat mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON 2028.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy, menjelaskan syarat DOB Sofifi di Maluku Utara, termasuk pentingnya Peraturan Pemerintah untuk proses tersebut.
Direktur PPI Adi Prayitno menilai usulan pemilihan gubernur oleh pusat sebagai kemunduran demokrasi, mengabaikan aspirasi daerah dan mengancam otonomi.