Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad mengungkapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telat mengirimkan surat pemanggilan terdakwa Abu Bakar Baasyir.

Terdakwa kasus dugaan pendanaan teroris Abu Bakar Ba'asyir angkat bicara soal kasus Ahmadiyah. Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ini menilai Ahmadiyah adalah kafir yang dibentuk oleh negara Inggris.

Salah satu kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Muhammad Assegaf, mengatakan serangkaian penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap kliennya adalah sebuah rekayasa. Dia menuding dalang di balik rekayasa ini adalah pihak asing.

Sidang Amir JAT Abu Bakar Ba'asyir dijaga ekstra ketat. Mulai dari petugas berseragam hingga petugas yang menyamar. Kehadiran mereka pun diprotes.

Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh jaksa telah membuat hakim dalam kasus dakwaan Baasyir menuda sidang pembacaan dakwaan. Sidang selanjutnya baru akan digelar minggu depan.

Pagi ini terdakwa kasus terorisme Aceh, Abu Bakar Ba'asyir, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Massa pendukung dari berbagai daerah pun mulai memadati sekitar areal persidangan.

Abu Bakar Baasyir terlihat tenang saat menunggu sidang. Dia berjubah putih dan berkacamata. Saat disapa wartawan, dia menjawab dengan ramah.

Sidang Abu Bakar Ba'asyir yang pada Kamis ini dimulai pukul 09.00 WIB dijaga ketat oleh aparat. Untuk masuk ke dalam ruangan sidang saja, pengunjung harus melewati dua kali pemeriksaan. Pendukung Ba'asyir sempat protes dengan pengamanan yang dianggap berlebihan tersebut.

Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) mengklaim 2.000-an anggotanya dari berbagai daerah akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat dilangsungkannnya sidang perdana terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Mereka datang untuk memberikan dukungan langsung kepada Ba'asyir karena dianggap tidak bersalah.

Kuasa hukum Abubakar Ba'asyir, Mahendradata yang tergabung dalam Tim Pembela Muslim (TPM) menilai dakwaan jaksa dalam kasus terorisme yang didakwakan kepada kliennya terkesan mengada-ada. Dia menuding, dakwaan jaksa tak berdasar.