Jaksa KPK mendakwa Anas Urbaningrum dengan dakwaan pencucian uang, salah satunya terkait kepemilikan tanah di Yogyakarta yang diatasnamakan sang mertua Attabik Ali. Namun penjelasan Attabik di persidangan terpatahkan, dengan data dari Departemen Hukum AS.

Anas Urbaningrum dituntut hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini mantan Ketum Partai Demokrat ini terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang.

Jaksa KPK menyoroti upaya yang dilakukan Anas Urbaningrum dalam mematahkan surat dakwaan terkait kasus Hambalang dan pencucian uang. Namun menurut jaksa, Anas terlalu fokus dalam membangun persepsi, bukan keyakinan hukum.

Jaksa KPK mengakui kasus Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum tidak begitu mudah dipecahkan lantaran adanya 'sandi-sandi' yang diucapkan mantan Ketum Demokrat itu.

Jaksa KPK mulai membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Anas Urbaningrum. Penuntut umum pada awal pembacaan surat tuntutan menjabarkan mengenai bobot kualitas keterangan M Nazaruddin.

‎Anas Urbaningrum didakwa menerima sejumlah penerimaan, salah satunya Toyota Harrier dari M Nazaruddin. Terdakwa kasus Hambalang ini membantah dibelikan Nazar, melainkan membeli dengan cara mencicil.

Anas Urbaningrum mengaku hanya pernah bekerjasama bisnis dengan Nazaruddin di PT Panahatan. Jaksa menunjukkan bukti Anas pernah membeli saham PT Anugerah Nusantara dari Nazar.

Kedekatan Anas Urbaningrum dengan M Nazaruddin disebut-sebut salah satunya ditandai dengan dipilihnya Nazar sebagai Bendum Demokrat. Anas yang merupakan mantan Ketum Demokrat memberikan penjelasan mengenai penunjukan Nazar.

Anas Urbaningrum diperiksa di persidangan sebagai terdakwa kasus Hambalang. Mantan Ketum Demokrat ini membantah ikut memiliki Grup Permai, konsorsium perusahaan yang kerap memenangi tender di pemerintahan.

Anas Urbaningrum juga menghadirkan pakar pidana korporasi, Prof Erman Rajaguguk sebagai ahli dalam kasus korupsi Hambalang yang menjeratnya. Erman memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum para pemilik saham dalam korporasi.