Dampak putusan MK yang membolehkan peninjauan kembali (PK) sangat luas. Tidak hanya Antasari Azhar yang bisa mengajukan PK berkali-kali, tetapi juga oleh gembong narkoba atau koruptor sekali pun.

Putusan MK yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali akan berdampak luas. Seperti menambah perkara di Mahkamah Agung (MA) dan ketidakpastian hukum.

Kegeraman tidak bisa disembunyikan oleh Komariah Emong Sapardjaja menanggapi putusan MK yang membolehkan PK lebih dari sekali. Putusan ini bisa dimanfaatkan oleh terpidana korupsi dan gembong narkoba.

Jika PK pertama ditolak, maka kini terpidana dapat melakukan PK untuk kedua kali dan seterusnya. Hal ini seiring dengan keluarnya putusan MK yang menghapus pasal 286 ayat 3 KUHAP.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa ditempuh terpidana satu kali saja. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mematahkan UU yang mengatur hal itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang bisa diajukan berkali-kali. Hal ini dinilai sejumlah pakar berakibat tak adanya kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai membuat putusan keliru yaitu memutuskan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Hal ini sesuai apa yang dimohonkan Antasari Azhar.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar sehingga peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Ternyata putusan yang dibacakan hari ini diketok oleh Akil Mochtar dkk.

MK memutuskan peninjaun kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar selaku pemohon itu siap mencari keadilan selama hayat masih di kandung badan.

Mahkamah Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Namun MA memberikan catatan khusus dampak dari putusan tersebut