Ombudsman Republik Indonesia dan Polri memperpanjang nota kesepahaman tentang laporan dan pengaduan masyarakat. MoU ini sebelumnya telah ditanda-tangani pada tahun 2011 lalu.

Kebijakan BPH Migas menghapus bensin premium dari SPBU di rest area jalan tol dan penghapusan solar subsidi di SPBU Jakarta Pusat dikritik para pejabat negara. Namun, aturan tersebut dipastikan tetap berlaku.

Kebijakan BPH Migas menghapus bensin premium dari SPBU di rest area jalan tol, dan penghapusan solar subsidi di SPBU Jakarta Pusat dianggap diskriminatif.

Hingga tanggal 27 Agustus 2014 kemarin, sudah ada 31 instansi yang membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014.

Gara-gara sampah, Komunitas Cikapundung melaporkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke Ombudsman Jabar. Menanggapi hal ini, wali kota menyatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan komunitas ini.

Komunitas Cikapundung melaporkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke Ombudsman Jabar. Mereka menilai Pemkot belum maksimal menegakkan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan, keindahan).

Komnas HAM berupaya untuk memanggil paksa Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Pemanggilan ini terkait pernyataan Kivlan yang menyebut bahwa ia mengetahui keberadaan 13 aktivis 1997-1998 yang masih dinyatakan hilang.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, akan melayangkan teguran terkait kebijakan pelarangan penjualan BBM bersubsidi di SPBU Jalan Tol. Ombudsman menilai kebijakan pemerintah ini terlalu parsial.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengaku semakin optimis dinyatakan menang di Mahkamah Konstitusi. Adik kandung Prabowo ini yakin bahwa ada kecurangan dalam Pilpres.