Menurut Anis, harusnya KPK menuntaskan kasus suap pemilihan DGS BI itu sendiri, bukan lantas meminta bantuan parpol.

Pidato Presiden SBY dinilai tidak memberikan jawaban apa yang akan dilakukan pemerintah guna memperbaharui kebijakan perlindungan TKI. Moratorium TKI juga dinilai terlambat.

Pembentukan Satgas Perlindungan TKI kalau Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI gagal menjalankan fungsinya. Satgas khusus TKI dinilai bakal tidak efektif.

KPK meminta PKS melakukan pendekatan kepada Adang Daradjatun agar membujuk istrinya, Nunun Nurbaetie, untuk kembali ke Indonesia. Sekjen DPP PKS, Anis Matta, menganggap permintaan KPK itu lucu.

Pernyataan Menlu Marty Natalegawa dinilai tidak etis karena menyangsikan peran Gus Dur dalam membela Zaenab dari vonis pancung. Pemerintah didesak memastikan agar Zaenab dimaafkan oleh keluarga sang majikan.

Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintah SBY gagal dalam menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karenanya, ia mendesak SBY untuk turun tahta.

DPR menyerahkan langsung rekomendasi moratorium pengiriman TKI ke luar negeri kepada Presiden SBY. DPR puas karena Presiden SBY langsung menindaklanjuti hal tersebut.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengapresiasi sikap pemerintah yang melakukan moratoriumTKI ke luar negeri. Namun diharapkan kasus Ruyati dijadikan momen pembenahan total pengiriman TKI ke luar negeri, tak hanya lip service saja.

Pemerintah Indonesia akhirnya sepakat melakukan Moratorium TKI ke Arab Saudi per 1 Agustus mendatang. Meski ini solusi terbaik, pemerintah juga melakukan antisipasi terhadap modus pengiriman TKI yang memanfaatkan agen travel Umroh dan Haji.

PKS memiliki pandangan yang relatif berbeda dengan Presiden SBY terkait urusan petani dan nelayan. Bila SBY meminta nelayan dan petani jangan dibawa ke ranah politik, PKS justru sebaliknya.