Gubernur Jabar Ahmad Heryawan resmi keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No 12 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Heryawan membacakan isi Pergub itu di Gedung Sate, Kamis (3/3/2011).

Nasabah Bakrie Life memohon kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mencabut izin usaha asuransi milik Grup Bakrie itu sebelum melunasi seluruh kewajibannya.

Gubernur dan seluruh muspida di Jabar telah menandatangani draft peraturan gubernur larangan Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Namun soal Pergub tersebut, secara resmi baru akan diumumkan besok.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mendukung aturan daerah baik berbentuk Perda maupun SK mengenai Ahmadiyah. Tapi Perda itu harus menguatkan SKB.

tidak ada satupun dari mereka yang secara langsung dan tegas meminta pertanggungjawaban, atau setidak-tidaknya penjelasan, dari para Kepala Daerah mengenai kekerasan-kerasan mengatasnamakan agama.

Sejumlah aktivis LSM telah bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi terkait perda-perda soal agama. Gamawan menegaskan tengah mengkaji perda-perda itu.

Kejagung mendukung sikap pemerintah daerah yang menerbitkan SK pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Hal ini merupakan kewenangan masing-masing daerah untuk menjaga keamanan masyarakatnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masih pikir-pikir mengikuti langkah sejumlah daerah di Indonesia yang mengeluarkan SK pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Heryawan mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.

Mendagri Gamawan Fauzi tidak mempermasalahkan adanya peraturan di daerah, seperti SK Gubernur di Jatim, yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Kalau peraturan tersebut justru menguatkan SKB, menurut Mendagri justru lebih bagus.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding meminta agar gubernur tidak membuat peraturan terkait larangan Ahmadiyah. Aturan itu harus diputus oleh Presiden SBY dan Menag Suryadharma Ali.