Akhir April 2015 menjadi momentum besar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan program-program infrastrukturnya.

Pengelola Rusunami Kalibata City, PT Prima Buana Internusa atau Inner City Management ternyata tak mengantongi izin mengelola dari Pemprov DKI. Ini terjadi karena belum ada P3RS.

Ahok ingin program rumah susun sederhana hak milik (rusunami) tepat sasaran. Ia segera memperketat persyaratan bagi calon penghuni rusun, salah satunya memiliki KTP yang sama sesuai lokasi rusun.

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking program pembangunan dua tower Rusunawa untuk pekerja/buruh pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

Tak ingin kasus Kalibata City terulang, Gubernur DKI Basuki T Purnama hari ini melakukan MoU dengan pihak Perumnas untuk pembangunan rusunami baru di wilayah Cengkareng, Jakbar. Ia ingin rusunami ini tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan.

BNN menangkap satu keluarga yang tinggal di Rusun Muara Penjaringan, Jakarta Barat karena memproduksi sabu.

Penjara bukan membuat Alex (31) tobat. Di penjara dia malah belajar membuat sabu. Alex pernah menghuni LP Narkoba Cipinang atas kasus kepemilikan 13 ekstasi. 

Dalam setiap rusun dan apartemen selalu ada PPRS yang menjadikan pemerintah daerah sebagai pembina. Namun, PPRS ini tak dibentuk sejak pertama kali Kalibata City ditempati penghuni.

Pemprov DKI akan mendata para penghuni apartemen atau rusun menyusul terbukanya praktek prostitusi di apartemen dan rusun. Gubernur DKI Basuki T Purnama bahkan mewacanakan untuk melegalkan prostitusi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengungkapkan rencananya untuk tak lagi membangun rusun sederhana milik (rusunami). Menurutnya, sulit untuk mengontrol kegiatan penghuni rusunami yang tidak diketahui pengelola.